Sosialisasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Klaten Diwarnai Unjuk Rasa ARAKK

BERITA KLATEN-Di tengah-tengah pelaksanaan sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, efisien dan akuntabel Kabupaten Klaten di Pendopo Pemda Klaten tiba-tiba ARAKK melakukan unjuk rasa di luar Pendopo Pemda Klaten, Jawa Tengah, Selasa (7/11/17).

Saat itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata  sedang menyampaikan prensentasi di hadapan peserta sosialisasi penguatan tata kelola yang jumlahnya sekitar 800-an orang. Tiba-tiba beberapa orang dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) membentangkan spanduk dan tulisan-tulisan  pada kertas ukuran besar berjalan menuju di depan Pendopo Pemda Klaten. Di depan Pendopo Pemda Klaten mereka berdiri sekitar 30 menit dengan tetap membentangkan spanduk dan beberapa tulisan pada kertas. Di spanduk yang dibentangkan tertulis Kami Tidak Rela Rela KPK Digeroti- Kami Juga Tidak Rela KPK Setengah hati – Tuntaskan Kasus Korupsi di Klaten ini!!!. Tulisan lainnya dalam kertas bernada agar korupsi di Klaten distop dan dituntaskan. Setelah berdiri di depan Pendopo Pemda Klaten terus berjalan menuju sebelah timur pendopo. Koordinator lapangan (Korlap) ARAKK  Muslih, ketika ditemui BERITA KLATEN mengatakan akan menemui Alexander Marwata untuk menyampaikan Resolusi KPK Untuk Pemberantasan Korupsi Di Klaten. Unjuk rasa beberapa orang dari ARAKK ini juga menjadi perhatian bagi peserta sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih. Setelah selesai sosialisasi tersebut Muslih menemui Alexander Marwata dan menyerahkan resolusi untuk pemberantasan korupsi di Klaten pada Alexander Marwata.

Nara sumber sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, efisien, dan akuntabel adalah Irwan Taufik Ritonga dari UGM, Titut Ratih K dari BPKP perwakilan Yogya, dan dari KPK adalah Alexander Marwata yang asli Klaten.  Titut Ratih K dalam paparan presentasinya antara lain mengatakan dalam SPIP yang inheren dibutuhkan pengelolaan yang runtut, terukur, dan transparan serta akuntabel. Dikatakan juga Klaten pada tahun 2014 pengelolaannya pada level 1. Meski sudah dievaluasi oleh BPKP kesalahannya  masih diulang.

Pada giliran Ketua KPK Alexander Marwata, dalam kata pengantarnya ia mengungkapan dari kejadian operasi tangan tangan (OTT) hampir setahun lalu. Menurutnya peristiwa itu menjadi pelajaran yang berharga. Perjuangan untuk melawan korupsi masih berlangsung. Alexander Marwata juga mengatakan tidak menjamin apakah di Klaten tidak ada korupsi lagi. Ia juga mengatakan apakah KPK masih atau tidak melakukan pengamatan dan pemantauan di Klaten. Maka pesannya agar bekerja dengan baik. Lebih lanjut Alexander Marwata menuturkan daftar tata kelola yang baik mesti terbangun sistem yang baik. Pengelolanya mesti punya integritas dan akuntabel.  “Semua pemegang kekuasaan mesti punya integritas, punya komitmen baik,”ujar Alexander Marwata.

Dalam sosialisasi penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih ini nampak hadir Plt Bupati Klaten Sri Mulyani, Ketua DPRD Klaten Agus Riyanto, Sekda Klaten Jaka Sawaldi, dan para pejabat Pemkab Klaten. Peserta yang diundang semua kepala desa, para camat, kepala UPTD Pendidikan, kepala SMP, dan lainnya. Penyelenggara sosiasasi tersebut adalah Inspektorat Kabupaten Klaten.

Pada wartwan Alexander Marwata mengatakan kehadiran  di Klaten karens diminta Pemkab Klaten untuk menyampaikan mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih.  Tidak ada hubungannya dengan OTT tahun lalu. Alexander Marwata yang mengatakan asli Klaten tidak akan terpengaruh. KPK independen tidak akan terpengaruh kedaerahan / suku,  primordial, ataupun pertemanan. Yang melakukan kesalahan korupsi ya ditindak secara hukum. Ia menegaskan tidak akan menyalah gunakan jabatannya sebagai Ketua KPK.(ksd)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *