BERITA KLATEN – Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menekan kemiskinan ekstrem, mengoptimalkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), dengan mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH).
Demikian dikatakan Bupati Klaten Sri Mulyani, dalam Rapat Koordinasi PKH di Gedung Sunan Pandanaran (RSPD) Klaten, Jawa Tengah, Selasa (24/05/2022) kemarin. Sri Mulyani menyebutkan bahwa Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalami Kemiskinan Ekstrem dengan angka 12,80 % atau sekitar 151 ribu jiwa.
“Setelah Klaten menyandang kemiskinan ekstrem karena pasca dampak pandemi, dari 11 % kemudian naik. Kita sudah menyusun strategi dengan potensi APBD mulai dari perubahan hingga 2022, akan terus digenjot dengan program untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Klaten,”ungkap Sri Mulyani.
Ia menyebut peran PKH dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sangat besar dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk menurunkan angka kemiskinan.
Ia mengatakan masih ada beberapa warga yang tidak mampu, tetapi tidak masuk dalam DTKS. Mensiasati hal tersebut ia memberikan bantuan yang tidak terduga dan bekerjasama dengan BAZNAS untuk memberikan bantuan.
“Banyak aduan dari warga masyarakat melalui media sosial, seperti twitter, maupun instagram. Saya langsung menindaklanjuti dan diteruskan ke Dissosp3akppkb dalam PKH. Oleh TKSK langsung assesmen dan pada hari berikutnya bagi yang tidak mampu diberikan bantuan. Apabila kondisinya mendesak saya langsung hadir sendiri memberikan bantuan,”ujar Bupati Sri Mulyani.
Dikesempatan yang sama Kepala Disssosp3akppkb, Much Nasir melaporkan dengan diadakannya Rapat Koordinasi PKH merupakan bentuk komitmen dalam mengemban melaksanakan tugas dan mengawal tugas PKH dengan optimal.
“PKH merupakan program bantuan bersama masyarakat, yang syaratnya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS ) komponennya ialah ada balita, anak sekolah (SD,SMP, SMA), lansia, dan difabel,” ungkap Much Nasir.
Ia juga menjelaskan bahwa yang menerima berbeda jumlahnya. Bagi balita dan ibu hamil menerima Rp 3 juta, SD sejumlah Rp900 ribu, SMP sejumlah Rp 1,5 juta, SMA sejumlah Rp. 2 juta, lansia dan disabilitas Rp 2,4 juta. Bantuan berupa uang itu diterimakan selama tiga bulan sekali.
Much Nasir memaparkan di Kabupaten Klaten ada 213 orang pendamping PKH yang bertugas di masing-masing lokasi.
Mereka yang bertugas sebagai pendamping PKH ada penilaian prestasi kerja dari Kemensos RI. Mereka karena sudah mendorong graduasi terbanyak dari Kecamatan Cawas, dan Kecamatan Wedi melakukan inovasi dengan adanya peken pinggul dan lainnya. Seperti turut andil dalam menekan penurunan angka stunting.
“Kami Dissosp3akppkb mengawal PKH dengan optimal mendukung program Kabupaten Klaten menuju Klaten yang maju, mandiri, dan sejahtera yaitu dengan Klaten Tanggulangi Kemiskinan (Tangkis),”tutur Much Nasir. (ksd/diskominfo klt)
