BERITA KLATEN – Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Taspen diberi tugas oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejaheraan pegawai, termasuk kepada Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT), Tabungan Hari Tua (THT), dan Jaminan Kematian (JKM).
Hal ini disampaikan oleh PT Taspen Cabang Surakarta dalam acara Sosialisasi Ketaspenan, Anak Usaha, Dan Merchant, Serta Penyerahan CSR Taspen, dalam rangka HUT Taspen Ke-58 di Bulan Ramadhan 1442 Hijriah, di Pendopo Pemkab Klaten, Selasa (27/4/2021). Sosialisasi diikuti sebanyak 92 orang PPPK se-Kabupaten Klaten dan dihadiri Bupati Klaten Hj Sri Mulayani, didampingi sejumlah pejabat antara lain asisten 1 Setda dr Ronny Roekmito, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Surti Hartini, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan (DPKPP) Widiyanti, dan PLT Kabag Humas Pandu Wirabangsa.
Kepala BKPPD Surti Hartini, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan informasi terkait hak dan kewajiban PPPK.
“Tujuan penyelenggaraan sosialisai ini yaitu untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur khususnya dari P3K, agar mereka lebih berintegritas, berdedikasi, dan berwawasan luas, tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan kepegawaian,” jelas Surti.
Mengakhiri laporannya Surti Hartini menjelaskan terkait hak PPPK, antara lain mereka mendapat gaji dan cuti, dimana untuk gaji pokok berasal dari dana pemerintah pusat, sedangkan untuk mengcover tunjangan kecelakaan kerja dan tunjangan kematian bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.
Kepala PT Taspen Cabang Surakarta Imam Haryono, dalam sambutannya antara lain menyampaikan, kegiatan sosialisasi ketaspenan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban PPPK yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua, serta program perlindungan lain hingga pensiun.
“Untuk kegiatan sosialisasi hak dan kewajiban ini, Taspen hadir mulai CPNS atau pra jabatan, kemudian peserta aktif hingga pensiunan atau PNS yang memasuki masa pensiun,” terang Imam Haryono. Kemudian terkait klaim, Imam menjelaskan, melalui layanan klaim otomatis peserta tidak perlu datang ke Taspen karena semua sudah diurus oleh BKPPD. PT Taspen juga sudah bekerja sama dengan beberapa Pemkab melalui aplikasi SIMGAJI yang terintegrasi dengan data base PNS seluruh Indonesia untuk memudahkan sinkronisasi data.
Akhir sambutannya Imam Haryono mengatakan, dalam rangka HUT ke-58 Taspen, pihaknya memberikan bingkisan kepada peserta baru PPPK, sebagai bentuk ikatan persaudaraan.
“Pada kesempatan ini juga dalam rangka mengikatkan Taspen kepada pesertanya, sekaligus HUT yang kemarin dilaksanakan 17 April 2021, kami memberikan bingkisan, mohon bingkisan ini jangan dilihat nilainya tapi sebagai ikatan antara Taspen dengan peserta baru P3K,”titur Imam Haryono.
Selanjutnya Bupati Klaten dalam sambutannya antara lain meyampaikan, PPPK sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, senantiasa dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Diharap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara meningkatkan daya nalar, cara berfikir, daya cipta, daya guna, hasil guna, dan pengetahuan. Pemerintah dalam hal ini tidak tinggal diam dan berupaya memberikan kebutuhan aparatur negara dalam bentuk perlindungan. Diantaranya asuransi, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Bupati Klaten menyakini masih ada beberapa PPPK yang tidak mengetahui hak-haknya termasuk layanan ketaspenan. Untuk itu Bupati Klaten menyambut positif atas prakarsa Taspen yang memberikan sosialisasi ketaspenan ini. Dengan harapan para PPPK bisa memahami dan mengerti tentang sistem dan mekanisme layanan Taspen.
Menutup sambutannya Bupati Sri Mulyani menyampaikan harapan ke depan Taspen senantiasa bisa meningkatan layanannya kepada publik sesuai moto Taspen.
“Saya berharap PT Taspen Cabang Surakarta, ke depan meningkatkan pelayanannya kepada publik sesuai moto perusahaan yaitu andal melayani, dengan target mutu pelayanan meliputi tepat orang, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat administratif,”ungkap Bupati Sri Mulyani. (ksd/humas pemkab)
