BERITA KLATEN – Revitalisasi lanjutan Rowo Jombor tindakan memindahkan sementara para pedagang warung apung dan pedagang kaki lima mesti humanis dan tegas menjadi komitmen Bupati Klaten Hj Sri Mulyani.
Hal ini terungkap dalam acara sosialisasi revitalisasi Rowo Jombor oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo di ruang rapat utama Gedung B2 Setda Kabupaten Klaten, Rabu (19/05/2021). Hadir dalam sosialisasi ini, Bupati Hj Sri Mulyani dan Wakil Bupati Yoga Hardaya, Sekda Joko Sawaldi, para Asisten Bupati Klaten, Dandim 0723 Klaten, perwakilan dari Polres, Kepala BBWS Bengawan Solo, Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah, kepala OPD dan Camat terkait.
“Kepada PKL dan pemilik warung apung di Rowo Jombor pada saat pemerintah akan melakukan perbaikan atau membangun, saya minta dengan suka rela pada para PKL dan pemilik warung apung untuk menghindari kekerasan, masyarakat agar minggir. Bila tidak menuruti permohonan, kami akan minta bantuan Polres dan Kodim untuk mengawalnya. Kami tetap mengutamakan pendekatan humanis tapi ada ketegasan. Karena bila tidak tegas masyarakat akan sulit untuk dikondisikan,”ujar Bupati Sri Mulyani.
Bupati Sri Mulyani dalam kesempatan tersebut juga meminta kejelasan bagaimana nantinya proyek revitalisasi Rowo Jombor ini akan dilaksanakan, sehingga dalam sosialisasi lanjutan bagi para pelaku usaha di Rowo Jombor dapat memperoleh kejelasan.
“Saya menghadirkan OPD lengkap, agar bisa mengambil langkah-langkah untuk mensosialisasikan ke pedagang Rowo Jombor serta kepastian di mana saja yang akan dibangun, sehingga dalam melakukan pendekatan kepada para pelaku usaha bisa disampaikan secara detail,”tutur Bupati Sri Mulyani.
Terkait revitalisasi Rowo Jombor, Kepala BBWS Bengawan Solo Agus Rudyanto, dalam paparannya mengungkapkan permasalahan yang terjadi di Rowo Jombor, di antaranya adanya warung apung, keramba ikan, perahu wisata, pendangkalan waduk, tumbuhan enceng gondok, dan adanya sampah. Hal itu menjadikan fungsi waduk sebagai tempat penampungan air menjadi berkurang. Revitalisasi ini bertujuan untuk menata dan mengembalikan waduk sesuai dengan fungsinya.
Menanggapi tentang bagaimana detail revitalisasi Rowo Jombor, Kepala Disporapar Provinsi Jawa Tengah Sinoeng Noegroho Rachmadi menyampaikan perlunya identifikasi kepemilikan warung apung secara jelas sehingga proyek penataan ini bisa ditindaklanjuti.
“Dari 43 warung apung atau pemancingan terhadap peta pembangunan plaza atau taman yang ada di Rowo Jombor. Kami sediakan 28 kios, sehingga dalam langkah identifikasi kepemilikan perlu diyakinkan betul, sehingga proyek ini nanti bisa ditindaklanjuti. Dari 28 kios pemindahan warung apung ini akan ditambah 4 kios cinderamata sesuai dengan gambar rencana, dan akan dieksekusi di tahun 2021 ini,”ucap Sinoeng menjelaskan.
Sinoeng lebih lanjut mengatakan, sesuai rencana akan dibangun gedung serbaguna, mushola, dan sebagian jalan pedesaan, namun rencana itu tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran APBD dan APBN. Pihaknya juga menyatakan siap bekerjasama dengan BBWS Bengawan Solo sesuai perintah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk melaksanakan proyek tersebut secara maksimal sesuai dengan anggaran yang ada.
“Selanjutnya hal-hal yang sekiranya tahun ini belum maksimal mampu memberikan langkah solusi. Akan terus kami kawal keberlanjutannya pada tahun berikutnya. Kemudian poin penting yang disampaikan gubernur adalah mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat melalui ruang dialog,“ungkap Sinoeng mengakhiri pernyataannya. (ksd/humas setda)
